Ringkasan: Pada 16 November 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa perusahaan teknologi global harus ikut melindungi anak di ruang digital karena anak merasa belum aman di media sosial. Pernyataan ini muncul enam bulan setelah PP Tunas berlaku. Titik tekan pemerintah kini bergeser dari jumlah akun yang ditutup ke desain fitur yang aman bagi anak.
Simpan halaman ini sebagai rujukan. Angka kepatuhan platform berubah mengikuti laporan terbaru Komdigi.
Apa yang dikatakan Menkomdigi soal anak dan Big Tech?

Pada 16 November 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia harus ikut melindungi anak di ruang digital. Ia menyebut anak merasa belum aman di media sosial dan menilai literasi digital bukan hanya kewajiban pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat menerima Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat.
Isi pertemuan itu tercantum dalam siaran pers Komdigi di InfoPublik yang terbit 17 November 2026. Bisnis.com melaporkan pernyataan serupa pada hari yang sama.
Meutya mengatakan, “Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial.” Menurutnya, anak tetap butuh informasi dari ruang digital. Karena itu ruangnya perlu diperbaiki dan literasinya diperkuat.
Dalam pertemuan yang sama, Arifah Fauzi menekankan kolaborasi kedua kementerian untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Cakupannya juga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh anak. Ia berharap gerakan itu berlanjut sampai tingkat daerah.
Satu catatan penting. Siaran pers tersebut tidak merinci survei atau data di balik klaim bahwa anak merasa belum aman. Artikel ini memperlakukannya sebagai pernyataan menteri, bukan temuan riset.
Mengapa pernyataan ini muncul enam bulan setelah PP Tunas berlaku?

PP Tunas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak. Bisnis.com mencatat aturan ini ditargetkan berlaku penuh mulai 28 Maret 2026. Intinya, akses anak ke layanan berisiko tinggi ditunda hingga usia 16 tahun, sedangkan layanan berisiko lebih rendah terbuka mulai usia 13 tahun.
Skalanya besar. Komdigi menyebut sekitar 48 persen pengguna internet Indonesia adalah anak di bawah 18 tahun, menurut laporan Bisnis.com Februari 2026. Angka itu berasal dari pemerintah dan belum kami cocokkan dengan survei independen.
Risikonya juga disebut pemerintah secara spesifik. Dalam laporan JawaPos, Meutya menyebut kecanduan media sosial, perundungan, penipuan daring, dan child grooming. Ia menilai banyak produk media sosial dan gim dirancang agar anak sulit lepas. Akibatnya anak bereaksi emosional ketika aksesnya ditarik.
Dari sisi konten, Komdigi menangani 26.869 konten pornografi anak pada Oktober 2024 hingga November 2026, menurut JawaPos. Meutya menilai penghapusan konten saja tidak cukup. Ia meminta platform memperkuat moderasi dengan teknologi.
Soal jangkauan platform, survei APJII 2026 menempatkan TikTok sebagai media sosial yang paling sering diakses, dengan porsi 31,8 persen. Angka itu tidak menunjukkan berapa banyak anak memakai TikTok. Survei tersebut mengukur platform yang paling sering diakses responden. Ulasan lengkapnya ada di survei APJII tentang dominasi TikTok di Indonesia.
Apa isi PP Tunas yang menjadi dasar tuntutan kepada platform?

PP Tunas membagi akses berdasarkan usia dan profil risiko layanan. Menurut Bisnis.com pada 13 Mei 2026, pembagiannya sebagai berikut.
| Kelompok usia | Akses yang diperbolehkan | Syarat |
| Di bawah 13 tahun | Hanya platform khusus anak berprofil risiko rendah | Persetujuan orang tua |
| 13 sampai di bawah 16 tahun | Platform berprofil risiko rendah | Persetujuan orang tua |
| 16 sampai di bawah 18 tahun | Platform berprofil risiko tinggi | Persetujuan orang tua |
Rincian jenjang usia ini ditulis berbeda di sejumlah media. Rujuk naskah resmi PP Nomor 17 Tahun 2025 sebelum mengutipnya sebagai ketentuan hukum.
Pada tahap awal, aturan menyasar delapan layanan berisiko tinggi. Menurut ulasan SmartLegal atas Kepmen Komdigi 140/2026, daftarnya: Instagram, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, Bigo Live, Roblox, dan X.
Aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menurut Bisnis.com. Sanksi administratifnya bertahap, mulai surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses. InvestorTrust menegaskan sanksi itu mengarah ke platform, bukan ke anak sebagai pengguna.
PP Tunas bersifat menunda akses, bukan melarang seumur hidup. Penjelasan yang lebih lengkap tentang batas usia, platform sasaran, dan sanksi ada di ulasan PP Tunas dan dorongan Komdigi kepada platform.
Bagaimana kepatuhan platform berjalan sejak Maret 2026?

Kepatuhan berjalan bertahap dan status tiap platform berubah dari waktu ke waktu. Instagram dan Facebook, misalnya, tercatat belum patuh pada 27 Maret. Pada 14 April, Menkomdigi menyebut keduanya termasuk platform yang patuh.
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
| 17 Maret 2026 | X menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun | Bisnis.com |
| 27 Maret 2026 | Data Komdigi pukul 21.30 WIB: YouTube, Facebook, Instagram belum patuh. Bigo Live menaikkan batas usia dari 13+ ke 18+ | Bisnis.com |
| 28 Maret 2026 | PP Tunas resmi berlaku | Antara |
| 14 April 2026 | Roblox dan YouTube disebut belum patuh. X, Bigo Live, Instagram, Facebook, Threads, TikTok dinilai patuh | JPNN |
| 7 Oktober 2026 | Evaluasi enam bulan: TikTok 9 juta akun, Meta 184 ribu akun anak | Antara |
| 16 November 2026 | Menkomdigi menagih tanggung jawab Big Tech | InfoPublik |
| 19 November 2026 | Komdigi menyebut 26.869 konten pornografi anak telah ditangani | JawaPos |
Status YouTube dan Roblox setelah April tidak kami temukan dalam sumber yang diperiksa. Cek rilis Komdigi terbaru sebelum mengutip status keduanya.
Apa yang ditemukan Komdigi pada evaluasi 7 Oktober 2026?

Pada 7 Oktober 2026, Meutya memaparkan perkembangan PP Tunas di Kantor Kemkomdigi. Menurut Antara, laporan platform menunjukkan hal berikut:
- TikTok menonaktifkan 9 juta akun anak.
- Meta menonaktifkan 184 ribu akun anak di bawah 16 tahun, terdiri atas 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook.
- Meta memigrasi 22,5 juta akun anak ke kategori teen account.
Teen account Instagram dan Facebook belum dianggap platform berisiko rendah. Meutya mengatakan fitur komunikasi dengan orang tak dikenal masih ada. Karena itu keduanya tetap masuk kategori berisiko tinggi.
Threads, platform milik Meta, belum melaporkan penonaktifan akun atau langkah kepatuhan lain ke Kemkomdigi. Meutya meminta Meta segera menunjukkan komitmen, terutama untuk Threads.
Pemerintah juga menegaskan bahwa jumlah akun nonaktif bukan satu-satunya ukuran. Penyesuaian fitur agar lebih aman bagi anak dinilai sama pentingnya. Di sinilah pernyataan 16 November bermula: yang diminta kini adalah perubahan desain, bukan sekadar penutupan akun.
Satu catatan pembaca. Angka tersebut menghitung akun, bukan anak unik. Seorang anak bisa memiliki lebih dari satu akun. Rincian angka dan cara membacanya ada di evaluasi enam bulan PP Tunas.
8 hal yang diminta pemerintah dari Big Tech
Daftar berikut merangkum permintaan yang disampaikan Komdigi kepada platform dalam sumber yang kami periksa. Tiap butir memiliki rujukan.
| # | Permintaan kepada platform | Dasar pernyataan | Sumber |
| 1 | Menonaktifkan atau membatasi akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi | PP Tunas, berlaku 28 Maret 2026 | Bisnis.com |
| 2 | Menutup fitur komunikasi dengan orang tak dikenal bagi akun anak | Alasan teen account belum berisiko rendah | Antara |
| 3 | Menurunkan fitur yang memicu kecanduan, termasuk waktu gulir | Menkomdigi: pengaturan adiksi harus dinolkan atau dibuat tidak adiktif | Antara |
| 4 | Menyesuaikan batas usia dan menjalankan penyaringan usia | X naik ke 16 tahun, Bigo Live ke 18 tahun | Bisnis.com |
| 5 | Melaporkan langkah kepatuhan secara rinci | Threads belum melapor. Platform diminta melaporkan perkembangan | InvestorTrust |
| 6 | Memperkuat moderasi konten ilegal, terutama pornografi anak | 26.869 konten ditangani sejak Oktober 2024 | JawaPos |
| 7 | Ikut menjalankan literasi digital bagi generasi muda | Pernyataan Menkomdigi 16 November 2026 | InfoPublik |
| 8 | Memperbaiki fitur menurut tujuh risiko yang dinilai pemerintah | Risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan konsumen, kondisi fisik, kesehatan mental | Antara |
Butir 2 dan 3 paling konkret bagi pengguna sehari-hari. Keduanya menyentuh fitur yang langsung terlihat di aplikasi: siapa yang bisa mengirim pesan kepada anak, dan seberapa lama anak terdorong menggulir layar.
Butir 5 menjelaskan tekanan kepada Meta. Pemerintah tidak cukup menerima klaim kepatuhan. Pemerintah meminta laporan yang bisa dicek, dan Threads menjadi contoh yang disorot secara terbuka.
Butir 7 sering luput. Menkomdigi menempatkan literasi digital sebagai tanggung jawab perusahaan juga, bukan hanya kampanye pemerintah. Bentuk kewajibannya belum dirinci dalam siaran pers yang kami baca.
Mengapa tanggung jawab tidak berhenti di platform?
Komdigi menegaskan penindakan platform tidak cukup. Menurut InvestorTrust, peran orang tua dinilai krusial dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial. Pemerintah juga akan terus memantau implementasi kebijakan.
Antara melaporkan pada 13 Mei 2026 bahwa Meutya mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan anak memakai akun milik orang tua, kakak, atau anggota keluarga lain. Celah ini nyata: aturan menyasar akun anak, tetapi anak bisa masuk lewat akun orang dewasa di rumah. Sumbernya ada di laporan Antara tersebut.
Dimensi data juga disebut. Pada 28 Maret 2026, Meutya menyatakan data privasi anak tersebar di banyak platform dan anak belum tahu data mana yang perlu ditayangkan, menurut Antara.
Pesan kepada anak pun disampaikan langsung. Pada Juli 2025, Meutya mengatakan anak tidak boleh diam jika mengalami perundungan, penipuan, atau ajakan mencurigakan dari orang asing. Anak diminta melapor ke orang tua, guru, atau pihak berwenang, seperti dimuat Kontan.
Langkah praktis bagi orang tua dan sekolah
Bagian ini adalah rekomendasi redaksi. Langkah-langkahnya disusun dari penekanan Komdigi di atas, bukan dari uji coba pribadi.
Cara menyikapi pernyataan Menkomdigi di rumah: 1) cek akun yang dipakai anak, 2) periksa fitur pesan dari orang asing, 3) atur waktu layar, 4) ajak anak melapor, 5) jaga data akun.
- Cek akun yang dipakai anak. Pastikan anak tidak memakai akun orang tua atau kakak untuk mengakses platform yang belum sesuai usianya.
- Periksa fitur pesan dari orang asing. Label teen account tidak otomatis berarti aman. Komdigi sendiri menemukan fitur komunikasi dengan orang tak dikenal pada akun semacam itu.
- Atur waktu layar dan notifikasi. Pemerintah menyoroti fitur yang mendorong kecanduan. Batasi waktu pakai di pengaturan aplikasi dan perangkat.
- Buat anak mudah melapor. Sampaikan bahwa perundungan, penipuan, atau ajakan mencurigakan harus dilaporkan ke orang tua atau guru, tanpa takut dimarahi.
- Jaga data akun anak. Terapkan kebiasaan dasar seperti kata sandi unik dan autentikasi dua langkah. Panduannya ada di ulasan cara menjaga data media sosial.
- Sekolah: jadikan literasi digital kegiatan rutin. Menkomdigi dan Menteri PPPA sama-sama menekankan pencegahan lewat kesadaran, empati, dan literasi, termasuk sampai tingkat daerah.
Catatan risiko dan batas data
Beberapa hal perlu diingat sebelum mengutip angka-angka di atas.
- Angka berasal dari laporan platform. Dalam sumber yang kami periksa, angka penonaktifan disampaikan pemerintah berdasarkan laporan platform. Kami tidak menemukan rujukan audit independen.
- Akun tidak sama dengan anak. Jangan menulis “9 juta anak”. Satu anak bisa memiliki beberapa akun.
- Pernyataan “belum aman” belum disertai data. Siaran pers tidak merinci survei di baliknya.
- Jenjang usia ditulis berbeda antarmedia. Rujuk naskah PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.
- Status platform cepat berubah. Contohnya Instagram dan Facebook, yang berpindah dari belum patuh ke patuh dalam dua minggu.
- Platform tertentu belum terpantau. Setelah April, kami tidak menemukan kabar terbaru YouTube dan Roblox.
Apa yang perlu dipantau berikutnya?
Ada beberapa hal yang layak diikuti dari rilis resmi Komdigi:
- Laporan penindakan akun anak dari Threads.
- Penilaian ulang teen account Instagram dan Facebook, terutama soal fitur komunikasi dengan orang tak dikenal.
- Status terbaru YouTube dan Roblox.
- Tindak lanjut kolaborasi Komdigi dan KemenPPPA di tingkat daerah.
- Bentuk konkret kewajiban Big Tech dalam literasi digital.
FAQ: Menkomdigi, anak belum aman di medsos, dan Big Tech
Apa yang dikatakan Menkomdigi soal anak belum aman di medsos?
Pada 16 November 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan anak merasa belum aman di media sosial. Ia menegaskan perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia harus ikut bertanggung jawab melindungi anak, termasuk lewat literasi digital. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu Menteri PPPA di Jakarta.
Siapa yang dimaksud Big Tech dalam pernyataan itu?
Siaran pers Komdigi menyebut perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia tanpa merinci nama. Delapan layanan awal yang disasar PP Tunas adalah Instagram, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, Bigo Live, Roblox, dan X.
Apa sanksi bagi platform yang tidak patuh?
Menurut pemberitaan Bisnis.com, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif bertahap. Urutannya surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses. Sanksi mengarah ke platform, bukan ke anak.
Apakah anak di bawah 16 tahun dilarang memakai media sosial selamanya?
Tidak. PP Tunas bersifat menunda akses anak ke layanan berisiko tinggi sampai usia 16 tahun. Layanan berisiko rendah dapat diakses mulai usia 13 tahun dengan persetujuan orang tua.
Apa yang bisa dilakukan orang tua sekarang?
Cek akun yang dipakai anak, periksa fitur pesan dari orang asing, atur waktu layar, dan buat anak nyaman melapor. Pastikan juga anak tidak memakai akun orang tua atau kakak untuk mengakses platform yang belum sesuai usianya.
Disusun oleh Redaksi bonnievillebc. Rujukan utama: siaran pers Komdigi (InfoPublik), Antara, Bisnis.com, JPNN, JawaPos, InvestorTrust, dan Kontan.