Perang Informasi Media Sosial Rusia dan Ukraina Sebelum Konflik 2022

bonnievillebc.com, 25 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Perang informasi (information warfare) melalui media sosial telah menjadi elemen kunci dalam konflik antara Rusia dan Ukraina sejak aneksasi Crimea pada 2014, jauh sebelum invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022 (Foreign Policy). Media sosial, termasuk platform seperti Twitter (sekarang X), Facebook, VKontakte, Telegram, dan TikTok, menjadi medan pertempuran untuk memengaruhi opini publik, menyebarkan narasi, dan melemahkan lawan (Vision of Humanity). Rusia menggunakan disinformasi, propaganda, dan operasi pengaruh (influence operations) untuk mendestabilisasi Ukraina, sementara Ukraina berupaya melawan narasi Rusia dan memperkuat dukungan domestik serta internasional (Atlantic Council). Perang informasi ini tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga masyarakat sipil, kelompok peretas, dan entitas non-negara (International Affairs).

Sebelum konflik 2022, perang informasi berfokus pada pembentukan narasi seputar legitimasi Ukraina sebagai negara, identitas nasional, dan hubungan dengan Barat, khususnya NATO (Wikipedia). Rusia memanfaatkan media sosial untuk memperkuat narasi anti-Ukraina dan anti-Barat, sementara Ukraina menggunakan platform yang sama untuk menunjukkan ketahanan dan membangun solidaritas global (Georgetown Journal). Artikel ini mengulas secara mendalam strategi perang informasi media sosial Rusia dan Ukraina sebelum 2022, platform yang digunakan, narasi utama, dampak, tantangan, serta relevansi dalam konteks global hingga proyeksi masa depan (2050).

Konteks Historis: Awal Konflik dan Peran Media Sosial

Konflik Rusia-Ukraina dimulai secara signifikan pada 2014 dengan aneksasi Crimea oleh Rusia dan dukungan terhadap pemberontak separatis di Donbas (Britannica). Peristiwa ini didahului oleh protes Euromaidan 2013 di Kyiv, yang menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych menolak integrasi ekonomi dengan Uni Eropa (Council on Foreign Relations). Protes ini memicu kekerasan, pelarian Yanukovych, dan eskalasi ketegangan dengan Rusia (Wikipedia). Media sosial memainkan peran penting selama Euromaidan, dengan aktivis menggunakan Twitter dan Facebook untuk mengorganisir protes, menyebarkan informasi, dan menarik perhatian internasional (International Affairs).

Sejak 2014, Rusia melancarkan kampanye perang informasi yang sistematis untuk melemahkan pemerintahan Ukraina, menabur perpecahan sosial, dan membenarkan tindakan militernya (Atlantic Council). Ukraina, meskipun awalnya tertinggal dalam hal sumber daya, mulai membangun strategi komunikasi untuk melawan disinformasi Rusia dan memperkuat narasi nasional (Vision of Humanity). Media sosial menjadi alat utama bagi kedua belah pihak karena kemampuannya menjangkau audiens global secara cepat dan murah (Foreign Policy).

Strategi Rusia dalam Perang Informasi Media Sosial

Rusia telah lama dikenal sebagai pelopor dalam perang informasi modern, mengintegrasikan propaganda, disinformasi, dan operasi siber ke dalam strategi militer yang lebih luas (Wikipedia). Doktrin Gerasimov, dinamakan berdasarkan Jenderal Valery Gerasimov, menekankan pentingnya media sosial dalam propaganda, demoralisasi, dan gangguan politik selama masa damai maupun perang (Wikipedia). Sebelum 2022, Rusia menggunakan beberapa taktik utama di media sosial:

1. Disinformasi dan Propaganda

Rusia menyebarkan narasi palsu untuk mendiskreditkan Ukraina dan Barat (Atlantic Council):

Narasi Anti-Ukraina: Rusia menggambarkan Ukraina sebagai negara yang “gagal” dan dikuasai oleh “neo-Nazi” atau “nasionalis ekstrem.” Contohnya, selama bentrokan Odesa 2014, postingan Facebook palsu oleh “Igor Rosovskiy” mengklaim nasionalis Ukraina membakar warga sipil, meskipun profil tersebut ternyata fiktif (Wikipedia). Narasi serupa, seperti cerita “bocah disalib” di Sloviansk, disebarkan melalui TV Rusia dan media sosial untuk memicu kemarahan (Wikipedia).
Narasi Anti-Barat: Rusia mempromosikan sentimen anti-AS dan anti-NATO, menuduh Barat mendalangi protes Euromaidan dan mendukung “kudeta” di Ukraina (Foreign Policy). Postingan di X oleh @AP (15 Januari 2022) menyebutkan kampanye disinformasi Rusia yang menggambarkan Ukraina sebagai agresor untuk membenarkan invasi (@AP, 2022).
Penolakan Atrocities: Rusia menyangkal keterlibatan dalam kekerasan, seperti penembakan MH17 pada 2014, dengan menuduh Ukraina sebagai pelaku (International Affairs). Media sosial digunakan untuk menyebarkan teori konspirasi yang bertentangan dengan laporan resmi.

2. Penggunaan Bot dan Troll

Rusia memanfaatkan bot dan akun troll untuk memperkuat narasi (Foreign Policy):

Internet Research Agency (IRA): Didirikan oleh Yevgeny Prigozhin, IRA merekrut warga Rusia untuk memposting ratusan pesan pro-Rusia setiap hari di platform seperti Twitter, Facebook, dan VKontakte (Wikipedia). Pada 2016, jurnalis Ukraina menemukan jaringan grup media sosial yang dioperasikan dari Moskow untuk melemahkan pemerintah Ukraina (Wikipedia).
Amplifikasi Pesan: Bot digunakan untuk meningkatkan jangkauan postingan pro-Rusia. Studi menunjukkan bahwa 20,28% penyebar pesan pro-Rusia di Twitter sebelum 2022 adalah bot, banyak di antaranya dibuat menjelang eskalasi konflik (EPJ Data Science).

3. Operasi Pengaruh Global

Rusia menargetkan audiens internasional, terutama di Eropa dan Global South, untuk mengurangi dukungan terhadap Ukraina (Atlantic Council):

Eropa: Dokumen FBI mengungkap operasi Rusia untuk memanipulasi influencer Eropa melalui postingan dan berita palsu di media sosial, dengan Jerman sebagai target utama (Wikipedia).
Global South: Rusia memanfaatkan sentimen anti-Barat di negara seperti India dan Afrika Selatan, di mana bot aktif menyebarkan narasi pro-Rusia (EPJ Data Science).

4. Sensor dan Kontrol Informasi Domestik

Di dalam negeri, Rusia menerapkan sensor ketat untuk mengendalikan narasi (Wikipedia):

Blokir Media Sosial: Pada 2014, Rusia memblokir halaman Facebook seperti “Book of Memory of the Fallen for Ukraine” dengan dalih melanggar standar (Wikipedia). Ini membatasi akses warga Rusia ke informasi independen.
Media Negara: Outlet seperti RT dan Sputnik memperkuat narasi Kremlin di media sosial, mencapai audiens domestik dan internasional (Atlantic Council).

Strategi Ukraina dalam Perang Informasi Media Sosial

Ukraina, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dibandingkan Rusia, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk melawan disinformasi dan membangun dukungan (Georgetown Journal).

1. Komunikasi Publik dan Transparansi

Ukraina menggunakan media sosial untuk membangun narasi ketahanan nasional (Vision of Humanity):

Pemimpin Politik: Presiden Volodymyr Zelenskyy, yang menjabat sejak 2019, menggunakan gaya komunikasi langsung di Twitter dan Instagram untuk menyangkal narasi Rusia dan menarik simpati internasional (Wikipedia). Pada 2020, Zelenskyy menyetujui strategi keamanan nasional yang menolak narasi Rusia dan menegaskan tujuan bergabung dengan NATO (Britannica).
Keterlibatan Masyarakat: Warga sipil Ukraina aktif memposting informasi tentang pergerakan pasukan Rusia atau dampak konflik di Donbas, membantu intelijen open-source (OSINT) (Wikipedia).

2. Melawan Disinformasi

Ukraina membangun mekanisme untuk mendeteksi dan menangkal disinformasi Rusia (International Affairs):

Pendidikan Publik: Antara 2015 dan 2021, Ukraina meluncurkan inisiatif literasi media untuk mengedukasi masyarakat tentang taktik disinformasi Rusia (Chatham House). Program ini didukung oleh negara Barat seperti Inggris (Chatham House).
Fact-Checking: Organisasi seperti StopFake didirikan untuk memverifikasi informasi dan menyangkal narasi palsu Rusia, seperti klaim tentang “neo-Nazi” di Ukraina (Wikipedia).

3. Membangun Dukungan Internasional

Ukraina memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati global (Georgetown Journal):

Kampanye Viral: Konten emosional, seperti foto atau video dari Donbas, digunakan untuk menyoroti penderitaan warga sipil dan memperkuat narasi moral Ukraina (International Affairs).
Diplomasi Digital: Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, aktif di Twitter untuk menekan perusahaan teknologi seperti Apple agar membatasi operasi di Rusia (Vision of Humanity).

4. Penggunaan OSINT

Ukraina memanfaatkan media sosial untuk intelijen (Wikipedia):

Telegram Bots: Warga sipil melaporkan pergerakan pasukan Rusia melalui bot Telegram, yang mengalirkan data ke militer Ukraina. Pada 2014–2021, laporan ini membantu operasi militer di Donbas (Wikipedia).
TikTok dan OSINT: Postingan TikTok tentang pergerakan militer Rusia membantu memverifikasi klaim Barat tentang ancaman invasi (Wikipedia).

Platform Media Sosial yang Digunakan

Berikut adalah platform utama yang digunakan dalam perang informasi sebelum 2022 (Foreign Policy, Wikipedia):

Twitter (X): Digunakan untuk menyebarkan narasi cepat dan menargetkan audiens internasional. Rusia menggunakan bot untuk amplifikasi, sementara Ukraina memanfaatkannya untuk diplomasi (EPJ Data Science).
Facebook: Populer di Ukraina untuk mengorganisir protes dan menyebarkan informasi. Rusia memanipulasi grup untuk memobilisasi protes pro-Rusia (Wikipedia).
VKontakte: Platform Rusia yang dominan di wilayah bekas Soviet, digunakan untuk menyebarkan propaganda pro-Rusia (International Affairs).
Telegram: Digunakan oleh Ukraina untuk OSINT dan komunikasi aman, sementara Rusia memanfaatkannya untuk menyebarkan narasi di luar sensor (Atlantic Council).
TikTok: Muncul sebagai platform penting menjelang 2022, dengan video pergerakan militer Rusia membantu OSINT (Wikipedia).

Narasi Utama dan Dampaknya

Narasi Rusia

Ukraina sebagai Ancaman: Rusia menggambarkan Ukraina sebagai ancaman terhadap warga berbahasa Rusia, membenarkan aneksasi Crimea dan dukungan untuk separatis Donbas (Wikipedia).
Denazifikasi: Narasi bahwa Ukraina dikuasai “neo-Nazi” digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah Kyiv (Britannica).
Anti-NATO: Rusia menuduh NATO memperluas pengaruh ke timur, memprovokasi konflik (Foreign Policy).
Dampak: Narasi ini efektif di Rusia, dengan jajak pendapat 2014–2022 menunjukkan 58–70% warga Rusia mendukung kebijakan Kremlin (Wikipedia). Di luar Rusia, narasi ini mendapat traksi di Global South (Atlantic Council).

Narasi Ukraina

Ketahanan Nasional: Ukraina mempromosikan identitas nasional yang kuat dan menolak narasi “Little Russians” Rusia (Wikipedia).
Korban Agresi: Konten tentang penderitaan warga sipil di Donbas menarik simpati internasional (Georgetown Journal).
Integrasi Barat: Ukraina menekankan aspirasi bergabung dengan NATO dan UE (Britannica).
Dampak: Narasi ini memperkuat dukungan Barat, dengan sanksi terhadap Rusia diperketat setelah MH17 (International Affairs). Di dalam negeri, narasi ini meningkatkan semangat nasional (Vision of Humanity).

Tantangan dalam Perang Informasi

Kedua belah pihak menghadapi tantangan signifikan (Foreign Policy, International Affairs):

Rusia: Meskipun sukses di dalam negeri, disinformasi Rusia kurang efektif di Ukraina karena literasi media yang meningkat (Chatham House). Sanksi Barat terhadap RT dan Sputnik memaksa Rusia beralih ke platform seperti Telegram (Atlantic Council).
Ukraina: Keterbatasan sumber daya dan sensor Rusia membatasi jangkauan Ukraina di audiens Rusia (Wikipedia). Selain itu, narasi Ukraina kadang dianggap berlebihan, seperti rumor mobilisasi Rusia yang ternyata palsu (Wikipedia).
Platform Media Sosial: Perusahaan seperti Facebook dan Twitter menghadapi tekanan untuk mengatasi disinformasi, tetapi kecepatan penyebaran konten membuat pengendalian sulit (Foreign Policy). Pada 2017, aktivis Ukraina melaporkan bahwa akun mereka diblokir karena laporan palsu dari operasi Rusia (Wikipedia).

Relevansi dan Proyeksi Masa Depan (2050)

Perang informasi media sosial sebelum 2022 menunjukkan pentingnya platform digital dalam konflik modern (Georgetown Journal):

Relevansi: Media sosial memungkinkan aktor non-negara, seperti warga sipil dan peretas, memengaruhi konflik, mengubah dinamika tradisional perang informasi (International Affairs). Ukraina menunjukkan bahwa komunikasi strategis dapat mengimbangi keunggulan militer (Vision of Humanity).
Tantangan Global: Taktik Rusia, seperti bot dan deepfake, telah digunakan di konflik lain, seperti pemilu AS 2016, menunjukkan ancaman global (Foreign Policy). Ukraina menjadi model bagi negara kecil dalam melawan disinformasi (Chatham House).
Proyeksi 2050: Teknologi seperti AI dan deepfake akan meningkatkan kompleksitas perang informasi (Foreign Policy). Negara-negara, termasuk Indonesia, mungkin perlu mengembangkan literasi media dan regulasi platform untuk menghadapi ancaman serupa (Hukumonline). Kolaborasi internasional, seperti dengan NATO atau ASEAN, dapat memperkuat ketahanan terhadap disinformasi (International IDEA).

Kesimpulan

Perang informasi media sosial antara Rusia dan Ukraina sebelum 2022 adalah bagian integral dari konflik yang dimulai pada 2014. Rusia menggunakan disinformasi, bot, dan propaganda untuk melemahkan Ukraina dan Barat, dengan narasi seperti “denazifikasi” dan anti-NATO. Ukraina melawan dengan komunikasi publik, OSINT, dan kampanye viral untuk memperkuat ketahanan nasional dan dukungan global. Platform seperti Twitter, Facebook, Telegram, dan TikTok menjadi medan pertempuran utama, dengan warga sipil memainkan peran besar. Meskipun Rusia unggul dalam sumber daya, Ukraina berhasil membangun narasi moral yang efektif. Perang informasi ini menyoroti pentingnya literasi media dan regulasi platform, dengan pelajaran yang relevan hingga 2050 untuk konflik global dan ketahanan digital.

Daftar Pustaka

Categories:

Uncategorized

Perang Informasi Media Sosial Rusia dan Ukraina Sebelum Konflik 2022

Konteks Historis: Awal Konflik dan Peran Media Sosial